Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan akan membetulkan buku belajar untuk siswa Kelas V Sekolah Dasar (SD), yang membikin sejarah kemerdekaan dan menyebut Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama (NU) disebut sebagai salah satu organisasi radikal.

“Pembenaran dijalankan untuk menghindari konotasi yang kurang pas, sekalian agar lebih sistematis penuangannya,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno via pesan singkat terhadap di Jakarta.

Totok menerangkan, bahwa topik yang dibahas dalam alinea buku hal yang demikian berhubungan dengan masa pengorbanan rakyat Indonesia melawan penjajah Hindia Belanda.

Salah satu masa yang diceritakan dalam buku itu ialah masa permulaan radikal, di mana NU ialah salah satu ormas yang berjuang melawan Hindia Belanda.

“Pengertian “radikal/keras” dalam semantik kata ini ialah nonkooperatif/tak ingin berprofesi sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi tak memaknai bahwa NU yaitu organisasi radikal,” ujarnya.

Dia mengatakan, buku yang telah tertera dalam dalam laman telah ditarik oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan. “Buku di laman BSE telah ditarik, hingga pembetulan paragrap hal yang demikian selesai,” katanya.

Sebelumnya, buku yang diterbitkan oleh Sentra Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud pada tahun 2017 itu ditulis bahwa NU termasuk organisasi radikal bersama Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Ketua Pergunu Syamsul Anam menyayangkan kejadian hal yang demikian. Ia mengevaluasi hal itu yaitu upaya mengaburkan dan black campaign Ormas NU.

“Segala yang terlibat bagus penerbit ataupun penulisnya dan segala yang memiliki wewenang supaya ditindak tegas,” katanya.

Berhubungan hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memprotes dan minta terhadap Kemdikbud untuk menarik buku yang telah beredar dan membenarkannya.

“Dalam konteks ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama betul-betul menyayangkan diksi organisasi radikal yang diterapkan oleh Kemdikbud dalam buku hal yang demikian,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini.