Blockchain Indonesia

Blockchain Indonesia – Kepala Perwakilan Bank Indonesia ( BI) Provinsi Bali, Causa Iman Karana mengatakan, BI terus melaksanakan penyisiran di sejumlah tempat liburan di Bali untuk mencegah penerapan bitcoin dalam bertransaksi. Apalagi, di Bali sempat ditemukan sejenis ATM daerah melaksanakan transaksi penukaran bitcoin.

“Semenjak dua pekan lalu kami telah menyisir kawasan Ubud, Kuta, dan Seminyak. Soalnya di sosmed, dikabarkan adanya semacam ATM bitcoin,” kata Causa, ketika dihubungi Pekan. Sesudah dikerjakan penyisiran, ditemukan ada 44 daerah usaha atau merchant yang melayani transaksi bitcoin. Lazimnya daerah usaha itu merupakan restoran.

BI kemudian memberikan penjelasan bahwa transaksi mengaplikasikan bitcoin tak resmi, sebab bukan yaitu alat pembayaran yang dipakai di Indonesia. Pasalnya, uang virtual ini tak terang dikeluarkan oleh negara mana, dan siapa yang bertanggung jawab atas sirkulasinya. “Sesudah dikasih penjelasan mereka kemudian menghentikan transaksi mengaplikasikan bitcoin,” ujar Causa. Causa menerangkan, untuk menerima bitcoin dikerjakan dengan transaksi jual beli. Perbandingannya, 0,001 bitcoin sepadan dengan Rp 233 ribu.

Dalam sejumlah transaksi ditemukan untuk pembelian barang dengan harga Rp 50 ribu pengguna bitcoin wajib mengeluarkan uang sebesar Rp 133 ribu. Kecuali itu, konfirmasi keberhasilan transaksi wajib menunggu waktu lebih dari 1 jam 30 menit. “Dari unsur itu saja membikin pemilik merchant menghentikan penerapan bitcoin, apalagi BI telah mengeluarkan pengumuman itu bukan alat pembayaran yang resmi,” ujar Causa.

Tapi, adanya permintaan bitcoin disebabkan oleh dua hal, yakni bitcoin sebagai alat pembayaran dan alat investasi. Pengguna mengambil untung dari fluktuasi skor tukar. BI, berdasarkan ia, mempunyai kewenangan mengambil perbuatan dalam hal bitcoin jikalau diterapkan sebagai alat pembayaran. Meskipun, sebagai sarana investasi yaitu kewenangan Otoritas Jasa keuaungan (OJK). “Sebagai alat transaksi terang itu tak resmi, mengenai urusan investasi itu kewenangan OJK,” sebut Causa.

 

Sumber : Coin Daily